Kamis, 05 Maret 2015

DKP CIPTAKAN PROYEK PPI KORUPSI JIN CURI AMANAH UANG NEGARA.

DKP CIPTAKAN PROYEK PPI KORUPSI
JIN CURI AMANAH UANG NEGARA.
                                                                                    
Sukadana ‘’ JURNAL LAKI ’’


Kabupaten Kayong Utara (KKU) Kalbar, jln. Tanah Merah, Pulau Semane, Lokasi Pantai Salah Name. Proyek Pelabuhan Penampungan Ikan (PPI) Kab.Kayong Utara (KKU) Sukadana Kalbar, setiap tahun di anggarkan pembangunan proyek PPI, bantuan nelayan kecil dan bantuan bibit penangkaran rumput laut., dana anggaran tahun 2011-2013 dengan pagu dana  ± Rp. 15 milyar, anggaran APBN. PPI di bangun dengan sumber dana DAK (dana alokasi khusus) dilaksanakan :PT. Heroperkasa Primamakmur dengan nilai kontrak Rp.1.649.565.000,- tahap satu, tahap dua Rp.3.423.610.000,- dan tahap tiga dengan pagu dana  Rp. 9.254.022.000; anggaran APBN tahun 2013 dengan No. SP: 01/FS.LU/DKP/2013 tanggal 15 Juli 2013, yang mana pemenang lelang dan pelaksana PT. ABDI JASA TAMA.   Bangunan pelabuhan (PPI) Sukadana KKU hanya sebagai kamuplase  tidak sesuai dengan Sfek dan Drap, seharusnya Proyek PPI tersebut untuk mensejahterakan masyarakat Nelayan tradisonal yang masih dalam  garis kemiskinan, yang di utamakan malah  membangun (PPI) dengan mengeluarkan dana yang cukup besar mencapai belasan milyard yang tidak ada Azas manfaatnya sampai saat ini, dan bangunan tersebut sudah sangat memprihatinkan, tongkat bangunan sudah banyak yang condong dan  mau patah/genting dan tumbang kelaut, semua pekerjaan (PPI) tidak sesuai dengan manajemen Pengadaan Barang/Jasa dan peraturan kepala LKPP  N0:6 Thn 2012 tentang petunjuk teknis No:70 Thn 2012.               
Dana yang dianggarkan ± Rp. 15 milyar, tapi yang terealisasi ± Rp. 5 milyar saja, saat ini dan detik ini tidak ada solusi semua fiktif terindikasi keras proyek PPI DKP tidak terealisasi sempurna tahap I dan TahapII, sedangkan dana kelar 100%. Tahap III dibangun dengan dana APBN, terkesan pelaksana pekerja dan pengadaan barang/jasa tidak berdasarkan desain gambar yang ada, dan tidak mengikuti petunjuk kontrak proyek,’’ kata inisial JM. Lanjut konfirmasi kepada JM,’’ pekerjaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang diciptakan DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kab. Kayong Utara Kalbar asal kerja saja. Besi memakai besi yang lama yang sudah karatan, pekerjaan yang lama ditempel dan disambung dengan akal tipu daya muslihat agar semua nampak dan jelas pekerjaan proyek DKP disebut perehapan pesempurnaan, seolah-olah pekerjaan semua desain baru, tapi yang ada pekerjaan lama dan menggunakan alat besi yang lama, itulah suatu pekerjaan akal-akalan dan dipaksakan, bukti yang ada semua bahan yang ada banyak yang terbuang dan mubajir, seperti tongkat beton di rusak  dan dibuang kelaut. Itu semua uang Negara bukan uang pribadi kepala Dinas DKP Sukadana, tegas kelakar JM.

Terpisah ‘’Rajawali News konfirmasi bersama wakil DKP di ruang kerjanya, dikatakan M. Mustam,
”Pimpinan DKP keluar daerah ke Jakarta. Rajawali News menggiring pertanyaan kepada M. Mustam,” kapan datang dan apa Visinya? Lanjut kata M. Mustam,” tidak tau kapan datangnya Kadis DKP dari Jakarta, visinya mengurus anggaran proyek PPI di Sukadana dan di Pulau-pulau yang terisolir, pungkasnya M. Mustam  selaku wakil DKP Kab. Kayong Utara (KKU) Kalbar.
Rajawali News investigasi beserta masyarakat putra daerah Sukadana, benar temukan proyek DKP yang dikerjakan tidak mendasar azas fungsi dan manfaat seperti, tongkat PPI, Lantai PPI, Kantor PPI, dan Wc PPI semua dihitung berdasarkan RAB, tapi yang ada dilapangan tidak berdasarkan RAB dan tidak masuk dalam harga satuan barang/jasa. Terkesan disinyalir data petunjuk RAB dan satuan barang dicatut dari harga satuan pengadaan, fiktif A1 contoh besi lama yang sudah aus dan berkarat yang dipakai. Intimidasi karena jabatan dan kekuasaan integritas karakter kontraversi aktivitas akomolasi penyakit angkut korupsi, akses proyek PPI di Kabupaten/Kota dan Kecamatan Pulau Maya Karimata contoh:  Bantuan alat tangkap dan bantuan penangkaran rumput laut yang ada perkelompok 10 kg, yang tersalur perkelompok hanya 1 kg, semua dicatut dan di manipulasi. Estiminasi inspirasi kedudukan dan jabatan maupun kekuasaan dipergunakan selaku alat untuk mencekik dan membunuh masyarakat yang kecil secara pelan namun pasti, dengan trik tipu daya muslihat, terindikasi jaringan penguasa dan pejabat kelas kakap sakral spesies mahkluk penghisap manusia miskin yang sekarat, terutama masyarakat yang hidup di pulau-pulau terpencil.  Kadis DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kab. Kayong Utara (KKU) Kalbar, disinyalir sarang jin pencuri dan penyamun uang Negara, dirancang suatu proyek untuk tamengplase sebuah proyek Misteri, Jin Curi Uang Negara untuk pribadi dan individu. SANTON selaku Kadis DKP Sukadana Kalbar sebagai pengguna Anggaran dan Kabid Perencanaan serta PPK harus bertanggungjawab dengan Amanah uang Negara untuk rakyat khususnya Kab. Kayong Utara (KKU) Sukadana Kalbar. DKP Sukadana untuk mengembalikan krisis kepercayaan masyarakat jelata yang sangat tertindas dan dibodohi pejabat di bidang roda pemerintahan dalam pembangunan dan ketentraman masyarakatnya, diharapkan kepada Super Power hukum untuk membentuk Team Survey investigasi harga satuan Proyek DKP PPI di Sukadana, PPI di pulau Karimata, Desa Betok dan Padang. Audit Pelelangannya, Audit pengadaannya, Audit Pekerjaannya, Audit Proses tender yang terkesan bermasalah dan dipaksakan, sampai saat ini instansi Penegak hukum selalu tajam dan Elegan, jangan lebay terhadap penguasa daerah dan pejabat daerah. Apakah Hukum takut bersama pemimpin daerah atau penguasa pejabat daerah. di Sukadana Kab.kayong Utara Kalbar. (Jangan katakan itu) Pembuat hukum dan UU saja di hukum seperti Akil Mochtar saja sekarang terhukum dan Joko Susilo kasus Simulator SIM Samsat berbintang 2 tetap masuk jeruji besi tanpa ampun,’’ jangan salahkan hukum.’’ Kacau DKP Sukadana Kalbar, keserakahan Pemimpin Daerah yang di balut janji, dia tidak pernah perduli dengan berapa sih hukum partai, korupsi yang penting. Kresek hitam nanti berisi nasi, sebenarnya dia tau, dia mengerti, dia peduli dalam hati apalah tujuan orang berdasi, bikin obral janji sana sini jika akhirnya masuk bui, yaaa….seperti aku loper koran, biar aku tak berdasi, dan alas kaki tidak bertopi, tapi aku damai bersama koranku. Oooh.. bukannya ini orang yang terpampang wajahnya besar sekali di halaman paper depan Koran dengan judul korupsi jin curi uang Negara, mengakibatkan meningkatnya kemiskinan, kebodohan dan kesengsaraan masyarakat dikarenakan Korupsi para penguasa nan berdasi berlabel Cap tikus. Masalah sosial, biologi, budaya yang terpuruk, terhimpit dan terkontaminasi ke lembah penyakit miskin melarat permanen, akibat ulah prilaku Penguasa berhati Jin Lanon, cermin melaratnya umat masyarakat.’’ Adanya mata rantai pejabat dan penguasa bejat berhati srigala berwajah lanon, sungguh naïf kejahatan mengerogoti amanah uang Negara untuk rakyat, pejabat dan penguasa, keserakahan dan ketidak adilan instrument potensi imunisasi sontek infus imajinasi blackemping, perbuatan pembunuh berdarah dingin buat masyarakat jelata nan lemah dengan trik tipu daya muslihat, dirancang terorganisir menghantam perekonomian rakyat, dari uang Negara untuk rakyat, dari hasil alam, APBD, APBN, dan BUMN khususnya Kab. Kayong Utara (KKU) Sukadana Kalbar.  Melalui peranserta masyarakat di jaman demokrasi tegakkan hukum dan kepastian hukum, libas korupsi dengan koordinasi, supervise, Sidik - Lidik, pemeriksaan ahli hukum dengan hak-hak rakyat yang digarong dan dirampas, menurut : UU No. 30 Tahun 2002 tugas KPK dalam Pasal 6 meliputi: koordinasi Pasal 7 supervisi, Pasal 8 Sidik dan Lidik dan penuntunan Pasal 11 serta monitoring Pasal 14. Menganut konstitusionalisme konsep Negara hukum dan prinsip demokrasi, kejujuran adalah kesederhanaan yang teramat murah. **(Yn 0086)

projek ppi kku.jpg                                                                                                                                              
 


                                                                                               
                                                                                                                                                                                     

Gambar: Bangunan PPI Tahap III dan Tahap I asal kerja, Plang DKP dan Photo Kadis DKP. BPK SANTON.

0 komentar:

Posting Komentar